Pengertian umum Kebijakan Fiskal, Tujuan serta Macam-Macamnya

Kebijakan fiskal biasa disebut dengan politik fiskal, secara umum pengertian kebijakan fiskal (fiskal policy) ialah implementasi dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mengatur keuangan negara. Arah kebijakan ditekankan pengalokasian pengeluaran negara dan penerimaan negara terkhusus pada perpajakan, contohnya saja tinggi rendahnya pajak, atau bahkan pembebasan pajak dalam pengendalian perekonomian untuk mencapai tujuan nasional. Dalam menjalankan kebijakan sangat efektif apalagi dibarengi dengan kebijakan moneter.

Teori Kebijakan Fiskal

1. Teori Pembiayaan Fungsional

Teori ini dikemukakan oleh AP Lerner. Meurutnya anggaran itu berupa pembiayaan yang dilakukan pemerintah dan tidak besar lengan berkuasa eksklusif terhadap pendapatan nasional serta bertujuan pada perluasan kesempatan kerja. Dalam teori ini pajak tidak perlu ditarik ketika tingkat pengangguran tinggi alasannya dapat mengurangi peluang terciptanya lepangan kerja baru. Adapun inflasi akan diatasi dengan pinjaman pemerintah.

2. Teori Pengelolaan Anggaran

Dalam teori pengelolaan anggaran, disebutkan bahwa penerimaan dari pajak atau pinjaman serta pengeluaran negara merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mantap dan stabil. Menurut Alvin Hasen yang mengemukakan teori ini, ketika deflasi dimana harga-harga menjadi murah alasannya orang tidak memiliki daya beli. Hal ini menyebabkan perekonomian menjadi lesu.

Pada ketika deflasi negara sebiknya menggunakan kebijakan anggaran defisit. Pemerintah meminjam dana kepada pihak abnormal atau swasta sehingga uang yang beredar di dalam negeri bertambah alasannya adanya pinjaman terseut. Akibatnya pemerintah dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga akan meningkatkan kondisi perekonomian.

Ketika terjadi inflasi dimana harga-harga naik, pemerintah dapat menggunakan kebijakan anggaran surplus. Dengan kebijkan anggaran surplus pemerintah akan berusaha menghemat pengeluarannya dan mengusahakan adanya tabungan pemerintah. Kebijakan ini akan mempengarui dan mengurangi permintaan barang dan jasa oleh pemerintah, dan adanya tabungan pemerintah akan menambah tabungan secara total (agregat).

Berkurangnya permintaan dan bertambahnya tabungan dapat menekan laju inflasi. Karena salah satu kebijakan untuk mengatasi inflasi ialah meningkatkan tabungan melalui peningkatan suku bunga. Hal ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Inflasi ialah ketika uang yang beredar melebihi barang yang ada. Walaupun harga terus naik, masyarakat akan terus membeli alasannya mereka memiliki uang, termasuk juga pemerintah. Dengan pengeluaran konsumsi dan permintaan pemerintah, barang yang ada hanya sedikit bertambah dan harga tidak terlalu cepat mengalami kenaikan.

3. Teori Stabil Otomatis

Kebijakan anggaran harus mengatur pengeluaran pemerintah. Hal ini dilihat dari perbandingan antara hasil dan biaya yang dikeluarkan untuk suatu proyek pembangunan yang akan dibiayai dengan APBN. Dengan demikian keseimbangan anggaran dapat terjadi dengan sendirinya.

Adapun tujuan dilakukannya kebijakan fiskal dan macam-macam kebijakan fiskal adalah sebagai berikut....

1.Tujuan Kebijakan Fiskal

Adapun tujuan-tujuan dari terjadinya dan berlangsungnya kebijakan fiskal antaralain sebagai berikut..

Mencapai stabilitas perekonomian
Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi
Memperluas dan menciptakan lapangan kerja
Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat
Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan.
Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga

Permasalahan umum dalam acara ekonomi ialah inflasi. Inflasi ialah jumlah uang beredar dimasyarakat yang besar dibandingkan jumlah barang dan jasa akan menyebabkan kenaikan harga-harga barang. Cara-cara dalam menghadapi inflasi melalui kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut..

Cara Alternatif Dalam menganggulangi Inflasi melalui Kebijakan Fiskal

Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki otoritas keuangan akan berusaha mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat hingga terciptanya keseimbangan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia.
Mengupayakan peningkatan produksi sehingga nantinya jumlah barang atau jasa di masyarakat bertambah yang selanjutnya akan tercapai keseimbangan antara jumlah barang/jasa dengan jumlah uang yang beredar

Keputusan Mengatasi Inflasi melalui Kebijakan Fiskal

Mengurangi anggaran pengeluaran pemerintah dengan mengoptimalkan pos-pos vital.
Meningkatkan perolehan pajak melalui upaya peningkatan kesadaran pajak masyarakat serta pengenaan tarif pajak yang tinggi untuk beberapa komponen pajak yang dianggap perlu.
Melakukan pinjaman pemerintah guna menutup kekurangan yang ada. Tetapi sifat dari pinjaman yang dilakukan pemerintah hanyalah sebagai embel-embel dalam proses pembangunan.

2. Macam-Macam Kebijakan Fiskal

Macam-macam kebijakan fiskal terbagi atas 2 episode yakni macam-macam kebijakan fiskal berdasarkan segi teori dan macam-macam kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan dan pengeluran, antara lain berikut ini..

a. Macam-macam Kebijakan Fiskal Berdasarkan Sigi Teorinya

Pembiayaan Fungsional (Functional Finance) : Pembiayaan fungsional ialah kebijakan yang mengatur dan mempertimbangkan pengeluaran pemerintah dari banyak sekali jawaban tak eksklusif pada pendapatan nasional dan bertujuan dalam peningkatan kesempatan kerja.
Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach) : Pengelolaan anggaran ialah mengatur pengeluaran pemerintah, hutang dan perpajakan dalam mencapai ekonomi yang stabil.
Stabilisasi Anggaran Otomatis (The Stabilizing budget) : Stabilisasi anggaran ialah kebijakan yang mengatur segala pengeluaran pemerintah dengan pertimbangan manfaat dan besarnya biaya dari banyak sekali pengeluaran dan program-program pemerintah. tujuannya ialah penghematan anggaran pemerintah.

b. Macam-macam Kebijakan Fiskal Bedasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

Kebijakan Anggaran Seimbang : kebijakan anggaran seimbang ialah kebijakan yang menyusun jumlah penerimaan dan pengeluaran sama besar, jadi penerimaan yang diterima pemerintah harus sama dengan pengelurannya dan begitupun sebaliknya. Keuntungan kebijakan ini ialah tidak perlu adanya lagi pinjaman baik dari dalam negeri dan luar negeri, sedangkan kerugiannya ialah kalau perekonomian negara dalam keadaan kurang baik akan menimbulkan ekonomi semakin memburuk
Kebijakan Anggaran Surplus : kebijakan anggaran surplus ialah kebijakan yang disusun dengan pendapatan/penerimaan harus lebih besar dari pada pengeluaran atau pengeluaran dengan sedikit tetapi pendapatan/penerimaan banyak. ini digunakan untuk mencegah inflasi.
Kebijakan Anggaran Defisit : kebijakan anggaran defisit ialah kebijakan yang disusun dengan cara pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan/pendapatan. Ini berupakan kebalikan dari kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran defisit dilakukan untuk mengurangi depresi dan kelesungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi menyebabkan kekurangan anggaran.
Kebijakan Anggaran Dinamis : kebijakan anggaran dinamis ialah kebijakan yang disusun dengan cara jumlah pengeluaran dan penerimaan sama besar dan lama kelamaan jumlahnya makin bertambah. kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi kebutuhan yang terus bertambah sehingga diharapkan jumlah yang besar.

Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Pembangunan

Kebijakan fiskal sangat bekerjasama dekat dengan pembangunan. Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan baik dan sesuai dengan perekonomian dakan meningkatkan proses pembangunan. Berikut ini merupakan usaha-usaha yang dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal biar pembangunan dapat bekembang pesat.
1. Menjalankan kebijakan fiskal dengan menjaga pengeluaran dan penerimaan negara sehingga tetap seimbang serta menghindari pengeluaran berlebih. Hal ini dapat dilakukan dengan.

Pembelanjaan satu sektor oleh pemerintah
Merangsang acara fiskal terhadap pengusaha tertentu, menyerupai pemberian modal

2. Memacu pembentukan modal yang diharapkan pembangunan.

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Kebijakan Fiskal.
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah kawasan dalam kebijakan fiskal didasari empat prinsip, yaitu sebagai berikut:
1. Tugas pemerintah pusat di kawasan dibiayai APBN.
2. Tugas pemerintah kawasan dibiayai APBD.
3. Tugas pemerintah pusat atau kawasan dalam rangka sumbangan pembangunan dibiayai pihak yang menugaskan. Dalam hal ini dapat dibiayai APBN maupun APBD.
4. Apabila kawasan belum bisa mencukupi biaya daerah, pemerintah menawarkan dana bantuan.

Demikian pembahasan singkat tentang Pengertian Umum Kebijakan Fiskal, Tujuan, dan Macam-Macam Kebijakan Fiskal semoga bermanfaat bagi kita semua.